*** Kolom Pakar PInter*** - [Analisa LSI] Survei 10 Bulan Kabinet Indonesia Bersatu

SUDAH 10 bulan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla memimpin negeri ini. Dalam pidato kenegaraannya yang pertama di depan Dewan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 2005, Presiden menyampaikan poin-poin keberhasilan yang sudah dicapai pemerintahannya. Namun, publik ternyata mempunyai penilaian lain. Meski pada masalah penegakan hukum, keamanan, dan kesejahteraan sosial, publik sepakat dengan Presiden, akan tetapi di bidang ekonomi terutama masalah harga dan ketenagakerjaan, kinerja pemerintah dinilai belum memuaskan.

Penilaian publik ini merupakan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 1.397 responden di 32 provinsi di Indonesia. Survei yang dilakukan dengan wawancara langsung ini memilih responden berusia minimal 17 tahun atau sudah punya hak pilih dengan metode multistage random sampling.

Grafik 1 - Penilaian Publik Atas Kerja Pemerintah

Dalam kinerja penegakan hukum, misalnya, upaya yang dilakukan kepolisian dalam memberantas judi melalui kontrak dari Kapolri baru pada saat dilantik mendapat penilaian positif. Sekitar 77% responden menilai kinerja pemerintah selama ini baik. Hasil ini jelas dipengaruhi oleh laporan demi laporan penangkapan dan penggerebekan berbagai tempat perjudian di berbagai daerah yang dipublikasikan media secara terus menerus, semenjak kontrak pemberantasan judi ditandatangani para Kapolda.

Dalam pemberantasan korupsi, 68,7% publik juga menilai pemerintah telah melakukan kerja dengan baik. Dalam hal pemberantasan korupsi ini langkah cepat dalam penanganan korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum, diseretnya tersangka korupsi penyalahgunaan kredit di Bank Mandiri ke pengadilan dan beberapa kasus korupsi yang menimpa kepala daerah serta anggota DPRD, kiranya turut memberi andil tingginya apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah.

Kecuali dalam hal mengatasi masalah pertambangan liar dan pencurian kayu (illegal logging), secara umum masyarakat menilai baik tentang kinerja pemerintah dalam penegakan hukum. Jika seluruh item tentang kinerja pemerintah dalam bidang penegakan hukum dibuat rata-ratanya, maka akan diperoleh rata-rata 64,4%, yang berarti mayoritas publik menilai kinerja pemerintah sekarang dalam bidang penegakan hukum sudah membaik.

Grafik 2

Untuk mengukur konsistensi jawaban dari responden, maka ditanyakan lagi sebuah pertanyaan tentang pemberantasan korupsi sebagai berikut: ''Seberapa baik atau burukkah pemerintah sekarang dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas Korupsi?'' Sekitar 70,4% menjawab bahwa pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan baik (lihat Grafik 2). Dari data ini menunjukkan bahwa secara umum publik merasa puas atas kinerja pemerintah dalam bidang penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi.

Dalam survei ini upaya pemerintah untuk mempermudah akses kesehatan murah dan terjangkau untuk masyarakat dinilai baik. Hampir 70% responden yang memberi penilaian tersebut. Demikian pula untuk fasilitas pendidikan. Meski tidak setinggi penilaian untuk kesehatan, namun upaya pemerintah untuk memberikan pendidikan murah juga relatif bagus. Upaya pemerintah ke arah perbaikan pendidikan ini juga makin jelas, karena dalam pidato kenegaraan Presiden, anggaran pendidikan sudah meningkat dari sebelumnya meski belum mencapai 20% dari APBN.

Demikian pula dalam bidang penyediaan sarana dan prasarana transportasi, penyediaan air bersih dan pengadaan jaringan listrik, pemerintah dinilai bagus. Bahkan, untuk membangun jaringan listrik 75,8% menyatakan kepuasan. Kemungkinan tingginya penilaian positif ini dipengaruhi oleh kampanye hemat energi dan pemakaian listrik yang gencar dilakukan pemerintah. Bahkan Istana Negara yang mengurangi pemakaian alat pendingin dan lampu-lampu turut memberikan citra positif dalam rangka penghematan listrik meski faktanya kinerja Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam menjamin kepuasan konsumen patut dipertanyakan.

Rapor baik memang diberikan masyarakat untuk pemerintah dalam menangani layanan publik ini, namun ada satu poin penting yang mendapatkan penilaian lain, yaitu penyediaan perumahan murah. Dalam masalah perumahan ini, publik menilai kinerja pemerintah kurang bagus. 60% responden menyatakan pemerintah belum mampu menyediakan perumahan murah yang layak huni bagi masyarakat. Tingginya harga rumah, terutama di perkotaan memang menyebabkan lagi-lagi hanya warga berada saja yang mampu menjangkaunya.

Namun, jika semua item tentang kinerja pemerintah dalam bidang pelayanan publik ini dibuat rata-ratanya, maka didapat 63,9% publik menilai bahwa pemerintah telah bekerja dengan baik dalam penyediaan fasilitas dan pelayanan publik. Secara umum publik sudah cukup puas atas kinerja pemerintah dalam bidang pelayanan publik.

Pendapat berbeda terjadi pada penilaian di bidang ekonomi. Publik merasa kinerja pemerintah di bidang ekonomi belum maksimal. Kejadian berkurangnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) di beberapa daerah belakangan ini membuat penilaian publik terhadap kinerja pemerintah dalam menjamin ketersediaan BBM menjadi sangat rendah. Hanya 30,4% yang menganggap bahwa pemerintah telah berhasil menjamin tersedianya BBM.

Posisi pemerintah saat ini memang cukup sulit. Dengan tingginya harga minyak dunia yang telah menembus angka US$64 per barel membuat subsidi BBM menjadi semakin besar. Sementara anggaran yang ada dalam APBN hanya mematok harga minyak di kisaran US$45 per barel. Hal ini jelas akan berdampak besar pada anggaran belanja negara karena ini terkait dengan subsidi yang akan melambung tinggi. Langkah untuk sedikit mengatasi masalah pelik ini memang sudah dilakukan, yaitu dengan berencana menaikkan harga BBM untuk industri, namun masalah BBM ini dari dulu merupakan isu sensitif yang selalu menimbulkan penolakan dari lapisan masyarakat meskipun secara hitung-hitungan ekonomis, upaya menaikkan harga BBM ini adalah langkah yang masuk akal.

Penilaian kurang memuaskan juga terjadi dalam masalah ketenagakerjaan. Kinerja pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran dinilai masih buruk oleh mayoritas publik. Hanya 31,6% publik yang menganggap bahwa pemerintah telah bekerja dengan baik dalam pengurangan pengangguran. Angka pengangguran, terutama usia muda yang tinggi memang belum mampu diatasi oleh pemerintah sampai sekarang. Pengangguran yang selalu terkait dengan kemiskinan merupakan pekerjaan berat yang harus mendapatkan perhatian. Meski demikian, penilaian positif masih didapatkan pemerintah dalam usaha untuk menjamin ketersediaannya kebutuhan pokok di pasaran. Sebanyak 71,5 publik puas akan kinerja pemerintah dalam hal ini.

Secara umum pandangan publik atas kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi sangat rendah. Jika enam item kinerja ekonomi kita rata-ratakan, hanya 44% masyarakat yang menganggap pemerintah telah bekerja secara baik dalam perbaikan bidang ekonomi.

Grafik 3

Persepsi perbaikan ekonomi di mata publik bisa juga dinilai dari seberapa baik atau buruk publik menilai kondisi ekonomi nasional sekarang dibandingkan dengan kondisi satu tahun yang lalu (lihat Grafik 3). Bila data Agustus 2005 dibandingkan dengan data pada November 2004 terjadi kenaikan sekitar 12,4% bahwa publik menilai kondisi sekarang lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada November 40,5% publik menilai kondisi ekonominya menjadi lebih baik dibandingkan setahun yang lalu, maka pada Agustus terjadi penurunan menjadi 36,7% publik yang menganggap kondisi ekonomi nasional lebih baik dibandingkan setahun yang lalu. Secara umum saat ini publik merasa kondisi ekonomi nasional mengalami penurunan.

Bagaimana jika semua item tentang kinerja pemerintah dijumlahkan, kemudian dirata-rata? Hasilnya akan diperoleh nilai sebesar 58,7%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum publik menilai kinerja pemerintah masih cukup baik. Persepsi publik dalam menilai kinerja pemerintah ini sangat dinamis. Jika program-program kerja pemerintah bisa memberikan harapan dan bisa langsung dirasakan oleh publik maka dukungan dan penilaian publik akan terus membaik.

Sebaliknya, jika pemerintah tidak memberikan harapan dan perbaikan yang dirasakan langsung oleh publik, dukungan yang diberikan oleh publik dengan sendirinya akan menyusut.

(**) Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI).